Pada tahun 2022, Pemerintah membidik ada keseluruhan 57 pabrik pemurnian serta pemrosesan (smelter) yang akan bekerja. Tetapi sampai sekarang, keseluruhan baru ada 27 smelter yang telah bekerja, hingga perlu 30 smelter yang bekerja selama empat tahun ke depan.
Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Bijaksana memandang, butuh usaha tambahan untuk mengakselerasi pembangunan smelter agar dapat sampai sasaran itu. Karena, bila melihat data yang ada, semenjak diharuskan dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 (UU Minerba), rata-rata cuma ada tiga unit smelter yang dapat bekerja tiap tahunnya.
Sama-sama sangkal masalah Freeport, Jonan ucap Jokowi tidak tertarik berjumpa CEO Freeport
Irwandy memberikan contoh, pada tahun 2010-2011 cuma tiga smelter yang bekerja. Rata-rata menambahkan dari 2012-2018 ialah tiga smelter per tahun, terkecuali pada tahun 2015 yang sekitar tujuh smelter.
Hingga, lanjut Irwandy, bila memakai angka perkembangan smelter itu, karena itu menambahkan dalam tiga tahun ke depan cuma 9 smelter. Hingga, keseluruhan 27 smelter yang sudah bekerja, ditambah 9 smelter baru, cuma sampai 36 smelter. “Masih jauh dari sasaran 57 smelter, terkecuali ada akselerasi,” kata Irwandy waktu dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/2).
Awalnya, dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI< Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menjelaskan jika sampai tahun 2018 lalu, keseluruhan ada 27 smelter yang sudah bekerja. Paling banyak datang dari komoditas Nikel dengan 17 smelter.
Bekasnya, dari komoditas tembaga sejumlah 2 smelter, bauksit sejumlah 2 smelter, besi sejumlah 4 smelter, serta komoditas mangan sejumlah 2 smelter. Jumlahnya itu telah terhitung menambahkan 2 smelter nikel baru yang bekerja pada tahun kemarin.
Sedang untuk gagasan sampai tahun 2022, Jonan merinci jika akan ada penambahan 3 smelter tembaga, 16 smelter nikel, 5 smelter bauksit, 2 smelter besi serta 4 smelter timbal serta seng.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Mineral serta Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan meskipun smelter-smelter itu sebagian besar dibuat memakai Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi ada pula yang menggunakan Izin Usaha Industri (IUI).
Bambang katakan, tiap smelter mempunyai perkembangan yang beragam, sesuai gagasan (Kurva S) yang diserahkan serta diadukan pada Kementerian ESDM. Asal tahu saja, berdasar Permen ESDM Nomer 50 Tahun 2018, pengawasan periodik dikerjakan tiap enam bulan serta harus sampai perkembangan paling dikit 90% dari gagasan yang dihitung kumulatif oleh verifikator berdiri sendiri.
Dalam soal ini, Bambang memperjelas jika pemerintah sudah melakukan tindakan tegas pada perusahaan yang tidak sesuai ketetapan, terhitung dengan memberikan sangsi berbentuk pencabutan referensi export. “Perkembangannya semasing beda-beda, ada yang 0-10%, ada yang 10%-20%, ada yang 30%-50%, macem-macem. Intinya asal sesuai dengan Kurva S, tidak sesuai dengan ita cabut (referensi export),” kata Bambang.
Mengenai, sampai ini hari, Direktur Pembinaan serta Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menjelaskan, ada dua perusahaan yang dikenai sangsi pencabutan referensi export itu. Yaitu perusahaan nikel PT Surya Saga Penting dan perusahaan bauksit PT Lobindo Nusa Persada.
Read More : pengertian kurva s
Yunus katakan, faksinya masih menanti laporan yang sudah diverifikasi oleh verifikator berdiri sendiri dari ke-2 perusahaan itu. Yunus juga menjelaskan, keharusan kedua-duanya untuk memburu gagasan pembangunan enam bulan awalnya serta ajukan gagasan pembangunan periode seterusnya tetap harus dikerjakan.
“Ya intinya jika ia ajukan dibarengi dokumen-dokumen verifikasi kemajuannya lebih dari 90%, ya jalan (referensi export),” tuturnya pada Kontan.co.id, Minggu (24/2).
Selain itu, menurut Bambang Gatot, tiap perusahaan mempunyai rintangan yang berlainan dalam mewujudkan sasaran pembangunan smelternya. Intinya ialah masalah investasi yang lumayan tinggi. “Ya macem-macem, mungkin sulit, mahal investasinya,” katanya.
Berkaitan dengan masalah investasi atau nilai keekonomian ini, Irwandy Bijaksana memandang jika itu bergantung dengan komoditas yang diproses, dan persiapan rantai pasar dari komoditas serta hasil olahannya. Karena, bila itu tidak disediakan, karena itu margin di antara usaha hilir ini semakin lebih kecil dibanding dengan usaha hulunya, mengingat dana besar yang diperlukan untuk membuat smelter tidak cepat terganti sebab termasuk dalam investasi periode panjang.
Irwandy memberikan contoh, untuk PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dari usaha hulunya masih lebih kecil. “Tetapi jika komoditas lain seperti Nikel dari hulu ke hilir telah proven oleh PT Antam serta PT Vale, PT Bintang Delapan. Untuk Bauksit ada juga smelter PT Antam,” terangnya.
Sedang tidak hanya sebab unsur di atas, ada beberapa masalah lain yang menurut Irwandy membuat pembangunan smelter lamban. Pertama, berkaitan dengan suplai daya serta ketersedian infrastruktur jalan, pelabuhan serta akses yang lain yang masih hanya terbatas.
Ke-2, tentang pengenaan biaya rotalty bijih serta hasil pemrosesan atau pemurnian. Ke-3, masalah perizinan, yaitu kendala perizinan dalam pindah peranan tempat dan masih terdapatnya dua perizinan dari IUP serta IUI.
Ke empat, kesusahan suplai buat smelter yang tidak mempunyai tambang, serta ke lima, kebijaksanaan untuk menggerakkan pembangunan smelter yang masih kurang tegas. “Jika itu dapat ditangani, usaha smelter akan lancar,” kata Irwandy.
Mengenai, seperti yang sudah pernah dikabarkan KONTAN awalnya, Kementerian ESDM tengah mempersiapkan ketentuan untuk jamin loyalitas pembangunan smelter. Beleid yang berupa Ketetapan Menteri (Kepmen) itu gagasannya akan mengendalikan dengan detil mengenai tata langkah pemberian sangsi berbentuk denda, dan agunan kesungguhan pembangunan smelter.
Di lain sisi, jadi info, Kementerian ESDM membidik paling tidak akan ada dua smelter yang siap bekerja di tahun 2019 ini. Satu salah satunya ialah smelter feronikel punya PT Bermacam Tambang Tbk yang berada di Halmahera Timur, yang rencanannya akan usai pada pertengahan tahun ini.